KONFERENSI PERS NASIONAL MASPERA : KSU SEKIKILAN JAYA DAN KUD MERTASARI BERSAMA MASPERA, KONSORSIUM LBH NUSANTARA, PAKAR HUKUM DAN KEMENTERIAN GELAR FGD DAN SEMINAR NASIONAL, BEDAH LEGALITAS KOPERASI PENERIMA IZIN HTR DI SEI MENGGARIS, NUNUKAN

JAKARTA dan NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA – Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan keadilan, serta menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan kekuasaan. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, dan tidak boleh ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan alat untuk melindungi kepentingan atau melegitimasi kesewenang-wenangan.” Demikian dituturkan Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), Asspciate professor Agustianto dalam konferensi pers MASPERA di Jakarta, 14 Nov 2026.

Salah satu persoalan hukum adalah terkait dengan legalitas koperasi di mata hukum negara, baik dari keberadaan SK Menteri Hukum, maupun Kementerian Koperasi yang mengatur, membina dan mengawasi  Lembaga koperasi.

Topik legalitas dan keabsahan inilah yang akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Nunukan Kalimantan Utara.   Persoalan utama yang akan dibahas secara akademis dan  terbuka adalah mengenai  legalitas badan hukum, keabsahan kepengurusan, tata kelola organisasi, serta kepastian hukum KSU Sekikilan Jaya dan KUD Mertasari yang terdapat di Kab Nunukan.

Kedua Koperasi tersebut adalah penerima izin dalam  pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara,

Dua puluh pakar nasional dan pejabat negara berkompeten dan berwenang, pusat dan daerah  akan membahas masalah legalitas, kepengurusan koperasi,   dan tata Kelola Koperasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar Nasional yang direncanakan berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026, bertempat di Say Resto, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan nasional ini diselenggarakan oleh  kolaborasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Sekikilan Jaya, Koperasi Unit Desa (KUD) Mertasari, Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), Konsorsium dan Kolaborasi Nasional LBH, sejumlah lembaga bantuan hukum, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, serta unsur kementerian dan lembaga negara terkait.

Forum ini mengangkat tema besar “Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum di Kabupaten Nunukan. (Membedah dan Mengupas Tuntas Status Badan Hukum dan Pengurus Koperasi Sba Usaha Sekikilan Jaya dan Koperasi KUD Mertasari sebagai Penerima Izin HTR dari Kementerian Kehutanan RI)

Dua Koperasi Memegang Izin HTR Lebih dari 2.600 Hektare

Persoalan ini memiliki arti strategis karena menyangkut pengelolaan kawasan perhutanan sosial dengan luas mencapai lebih dari 2.600 hektare.

KSU Sekikilan Jaya tercatat sebagai penerima izin IUPHHK-HTR seluas 1.327 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.4172/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Sementara itu, KUD Mertasari memperoleh izin IUPHHK-HTR seluas 1.335 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Kedua koperasi tersebut berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.

Menurut Ketua Panitia, Emanuel Eman, keberadaan izin HTR tersebut seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta mendorong pengelolaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Namun, dalam perjalanannya dinamika kelembagaan koperasi, tidak mendatangkan manfaat apapun bagi para anggota koperasi. Selama tujuh tahun laporan keuangan  dan pertangung jawaban pengurus tidak pernah ada, koperasi tidak aktif dan tidak pernah RAT, sehingga para pengurus membawa masalah ini ke ranah huukum , namun  tidak mendapatkan tindakan dari pihak berwajib di Nunukan. Tuntutan Transparansi dan  persoalan kepengurusan yang tidak amanah,  memuncak dalam forum RAT Luar Biasa yang resmi sesuai AD-ART, dengan  perubahan kepengurusan dan Anggaran Dasar   untuk mewujudkan  kepastian hukum dari instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kemenyerian Koperasi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Kehutanan RI.

Membedah Legalitas dan Dualisme Kepengurusan

Salah satu agenda utama forum diskusi  adalah mengkaji perubahan kepengurusan kedua koperasi melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT-LB), termasuk dasar pelaksanaan rapat, kuorum, daftar anggota, berita acara, akta notaris, serta pencatatan perubahan administrasi badan hukum.

Kegiatan RAT-LB  diawali dengan  adanya mosi tidak percaya dari 143 anggota KSU Sekikilan Jaya terhadap kepengurusan lama. Persoalan yang disampaikan antara lain tidak terlaksananya RAT secara rutin, tidak adanya pertanggungjawaban organisasi dan keuangan yang memadai, serta persoalan pengelolaan dana kemitraan.

Konferensi pers juga mencatat adanya laporan kepada Polres Nunukan pada 12 April 2026 mengenai dugaan penyimpangan dana kemitraan sekitar Rp 8 miliar selama enam tahun. Dugaan tersebut dapat dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Pada KUD Mertasari, proposal mencatat adanya mosi tidak percaya dari 143 anggota dan laporan kepada Polres Nunukan pada tanggal yang sama terkait dugaan penggelapan dana kemitraan dengan PT NJL.

Melalui proses RAT-LB dan perubahan administrasi kelembagaan, kedua koperasi melakukan pembaruan kepengurusan.

KSU Sekikilan Jaya mencantumkan Emanuel Eman sebagai Ketua dan John Desa Thomas sebagai Sekretaris.

Sementara itu, KUD Mertasari mencantumkan Muh. Ali Ishak sebagai Ketua dan Siprianus Sati sebagai Sekretaris.

Khusus KUD Mertasari, berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan memiliki akta yang sah,legal dan diakui oleh   Kementerian Koperasi.

Seluruh dokumen dan proses perubahan kelembagaan tersebut akan menjadi materi pembuktian dan  verifikasi dalam forum nasional.

Hadirkan Kementerian, Guru Besar, Pakar Hukum dan Aparat Penegak Hukum

FGD dan Seminar Nasional ini dirancang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat maupun daerah.

Dari unsur pemerintah pusat, forum mengundang perwakilan Kementerian Koperasi RI, Kementerian Hukum RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI.

Dari unsur penegakan hukum, kegiatan mengundang Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Polres Nunukan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Kejaksaan Negeri Nunukan, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Sejumlah akademisi dan pakar hukum yang tercantum dalam rencana narasumber antara lain:

  1. Prof. Dr. Helza Novalita, S.H., M.H., Guru Besar Universitas Padjadjaran.
  2. Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, Guru Besar Ilmu Hukum.
  3. Prof. Dr. H. M. Nasir, S.H., M.H., pakar hukum.
  4. Prof. Agustianto, M.A., Ketua Umum MASPERA.

Turut direncanakan hadir para praktisi hukum, advokat, notaris, pimpinan lembaga bantuan hukum nasional, serta konsultan hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang perkoperasian, kehutanan, agraria, dan penegakan hukum.

Tujuh Agenda Strategis yang Akan Dibedah

Pertama, status badan hukum dan administrasi koperasi berdasarkan dokumen resmi Kementerian Hukum RI, Kementerian Koperasi, Kemenhut,  termasuk akta notaris, pengesahan, perubahan AD/ART, serta pencatatan administrasi AHU.

Kedua, pembinaan dan tata kelola koperasi berdasarkan ketentuan Kementerian Koperasi RI, termasuk status aktif koperasi, kewajiban RAT, laporan pertanggungjawaban, serta pemutakhiran data pengurus.

Ketiga, keabsahan RAT-LB dan mekanisme pergantian pengurus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi.

Keempat, hubungan antara status badan hukum koperasi dan izin HTR, termasuk prosedur pembaruan data kelembagaan pemegang persetujuan perhutanan sosial di Kementerian Kehutanan.

Kelima, penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana koperasi, perlindungan hak anggota, pengamanan aset organisasi, serta penyelesaian konflik kelembagaan melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum.

Keenam, memastikan aparat hukum (kepolisian)  bersikap adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum di negara hukum, bukan mewakili perusahaan yang diduga telah berkolusi dengan oknum pengurus yang telah ilegal dan terlah habis masa kepengurusannya.

Ketujuh, mendesak pemerintah, khususnya Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut  agar mentaati hukum yang berlaku di bidang hukum perkoperasian  di Indonesia.

MASPERA: Kepastian Hukum Harus Berpihak pada Keadilan dan Kesejahteraan Anggota

Ketua Umum MASPERA, Prof. Agustianto, M.A., menempatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi tata kelola kelembagaan koperasi dan perhutanan sosial agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan perhutanan social, penerapan good governance  dan    terhindar dari praktik penyimpangan hukum.

Menurutnya pengelolaan HTR tidak boleh hanya menjadi dinikmati  ketua saja,   Lebih dari itu, harus dipastikan bahwa hak dan kepentingan anggota koperasi sebagai masyarakat penerima manfaat harus diwujudkan.

Kepastian hukum mengenai siapa pegurus dan anggota  yang berwenang mewakili koperasi, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengurus, serta bagaimana pembaruan data kelembagaan pada kementerian terkait merupakan persoalan mendasar yang perlu mendapatkan penjelasan resmi diforum ini..

MASPERA bersama konsorsium LBH nasional dan para pakar hukum mendorong agar seluruh pihak mengedepankan keterbukaan dokumen, pembuktian dokumen legaliutas,  verifikasi objektif, dan penyelesaian masalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menghasilkan Rekomendasi Resmi kepada Pemerintah.

Kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai seminar dan diskusi akademis, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Keluaran dan Kesimpulan  utama yang ditargetkan dari forum ini:

  1. Rekomendasi tertulis kepada Kepolisian Daerah Kaltara, POLRES Nunukan, Kementerian Kehutanan (Dirjen PS), Pemerintah Dearah Kab Nunukan,  Kementerian Koperasi (Dinas Koperasi Daerah), Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan Kejaksaan Tinggi/
  2. Berita acara FGD yang memuat kesimpulan dan rekomendasi hasil pembahasan multipihak.

Panitia juga merencanakan penyampaian hasil FGD kepada kementerian dan lembaga terkait paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

Momentum Pembenahan Koperasi dan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya hutan dan ekonomi masyarakat yang sangat strategis.

Karena itu, penyelesaian persoalan kelembagaan koperasi penerima izin HTR diharapkan dapat menjadi contoh pembenahan tata kelola perhutanan sosial yang mengedepankan kepastian hukum, penegakan supremasi hukum,  transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

Melalui kegiatan ini, MASPERA, konsorsium LBH nasional, para pakar, serta unsur koperasi berharap pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan Kehutanan   dapat memberikan penjelasan dan kepastian administratif maupun hukum berdasarkan dokumen autentik dan kewenangan masing-masing.

Prinsip utama yang hendak ditegaskan dalam forum ini adalah bahwa izin perhutanan sosial merupakan instrumen kesejahteraan masyarakat, koperasi harus dikelola secara demokratis, tranparan dan akuntabel, penuh integritas dan akhlak, serta menjunjung  supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Sabtu, 28 November 2026

Waktu: 09.00–16.00 WITA

Tempat: Say Resto, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

MASPERA – Pelopor Reforma Agraria Nusantara.

Penegakan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum bagi koperasi, dan kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial.

EmanualEman Ketua Panitia

Muihammad Ali ishak,  Sekretaris Panitia

Ass. Prof Agustianto Mingka, Ketua Umum MASPERA

Irmansyah (Sekjen, MASPERA)

Jakarta dan Nunukan, 14 Nov 2026.

Be the first to comment

Leave a Reply